Tim Sukses Jokowi-Maaruf Amin mempersiapkan berbagai tema seputar penyelesaian kasus pelanggaran HAM jelang dilangsungkannya masa-masa debat Pilpres 2019.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Capres ini, Asrul Sani, menyatakan langsung bahwa mereka sudah mempersiapkan jawaban menghadapi pertanyaan terkait kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas di Indonesia.

Janji dan Komitmen di Masa Kampanye

Publik yang menilai bagaimana di masa kampanye 2014 lalu, Jokowi memaparkan janjinya untuk lebih berkomitmen menangani berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Bahkan janji tersebut diwujudkan dalam sebuah program bernama Nawacita demi menjaga komitmennya.

Di dalam salah satu program Nawacita itu, dicantumkan janji presiden yang akan lebih memprioritaskan penyelesaian secara berkeadilan terhadap semua kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Bahkan secara tegas dijelaskan ada 8 kasus pelanggaran berat yang menjadi beban sosial politik dan semestinya diselesaikan segera. Delapan kasus tersebut meliputi kerusuhan Mei 1998, Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, penghilangan aktivis, Talangsari, Tanjung Priuk, dan Tragedi Paska 1965.

Persiapan Jawaban Jelang Debat

Arsul Sani menyatakan bahwa timnya sudah merumuskan jawaban yang akan disampaikan oleh Jokowi jika menghadapi pertanyaan terkait janji dan komitmen atas kasus pelanggaran HAM tersebut. Ia menekankan bukannya tidak ada tindakan yang dilakukan, tapi tentu saja ada banyak kendala, sehingga memperlambat kemajuan penindakan kasus-kasus tersebut.

Salah satu yang menimbulkan kendala adalah proses penyelesaian yang dilakukan melalui jalur hukum. Ada serangkaian prosedur yang mesti dihadapi dan seringnya macet atau bertele-tele. Tawaran atau alternatif melakukan penyelesaian di jalur non hukum bukannya jadi opsi. Masalah ini pun sedang didiskusikan oleh pemerintah apabila memang memungkinkan.

Berkebalikan dengan opsi tersebut, pihak Komnas HAM sendiri masih akan mempertahankan proses penyelesaian berbagai kasus itu di jalur hukum. Bagaimanapun, negara ini adalah negara hukum sehingga segala proses penyelesaian masalah mesti diselesaikan dari jalur tersebut. Terkait dengan rencana debat pasangan Capres dan Cawapres itu, topik mengenai HAM akan dibawakan berbarengan dengan tema korupsi dan terorisme pada tanggal 17 Januari tahun depan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *